Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

MUSRENBANGCAM SECARA DARING (ONLINE) KABUPATEN BOYOLALI 2021

Rate this item
(1 Vote)

Boyolali, Februari 2021

Pelaksanaan Musrenbang harus menyesuaikan kondisi pada masa pandemi Covid-19 tahun 2021 ini. Kabupaten Boyolali melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan (Musrenbangcam) secara daring (online) dengan aplikasi Zoom Meeting.

 

Musrenbangcam secara daring (online) ini dilaksanakan selama 5 (lima) hari, yaitu tanggal 8, 9, 10, 11 dan 15 Februari 2021. 

Musrenbang merupakan wahana publik (public event) dalam menggali isu-isu serta permasalahan strategis pembangunan daerah, guna mencapai kesepakatan atas prioritas pembangunan dan konsensus pemecahannya. Pembangunan dilaksanakan melalui proses perencanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efesien untuk mencapai tujuan yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga partisipasi masyarakat dalam Musrenbang menjadi penanda ditempatkannya unsur masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan hasilhasilnya.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi, perencanaan pembangunan kecamatan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah (kabupaten/kota) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Musrenbang kecamatan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Adapun proses penyusunan RKPD ditempuh melalui empat jalur pendekatan, satu diantaranya adalah jalur pendekatan partisipatif. Pendekatan ini dilakukan dengan mendorong partisipasi warga masyarakat melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD secara berjenjang mulai dari tingkat dusun/RW, desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten, termasuk penyelenggaraan Forum PD (Organisasi Perangkat Daerah) dan Forum Gabungan PD. Pelaksanaan Musrenbang di daerah merupakan tugas pokok penyelenggara negara (pemerintah daerah) dalam menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Disisi lain, Musrenbang sekaligus merupakan upaya sinkronisasi dan rekonsiliasi pendekatan “top-down” dengan “bottom-up”, pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat dengan penilaian yang bersifat teknis, resolusi konflik atas berbagai kepentingan pemerintah daerah dan non pemerintah untuk pembangunan daerah, antara kebutuhan program pembangunan dengan kemampuan dan kendala pendanaan, serta wahana untuk mensinergikan berbagai sumber pendanaan pembangunan. Oleh karenanya pelaksanaan Musrenbang perlu didukung dengan pedoman teknis operasional agar dalam penyelenggaraannya berjalan demokratis, partisipatif, komprehensif, transparan, dan akuntabel, melibatkan semua unsur kepentingan dan elemen masyarakat, termasuk kelompok marginal warga miskin dan perempuan.

Read 173 times
Last modified on Tuesday, 16 February 2021 02:03