Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

RAKOR PENGENDALIAN KEGIATAN DEKONSENTRASI & TUGAS PEMBANTUAN KABUPATEN/KOTA TRIWULAN II TAHUN 2017

Rate this item
(0 votes)

Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Rapat Koordinasi Pengendalian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan OPD Provinsi Jawa Tengah dan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Triwulan II Tahun 2017,

mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, disebutkan bahwa Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pemantauan pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (output), dan kendala yang dihadapi. Hasil pemantauan disusun dalam bentuk laporan triwulanan. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota  menyusun laporan triwulanan Kabupaten/Kota dengan menggunakan laporan triwulanan OPD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Bappeda Provinsi Jawa Tengah yang diamanatkan untuk melakukan pengendalian, monitoring sekaligus sebagai koordinator pelaporan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan baik lingkup Provinsi maupun Kab/Kota, perlu mengadakan rapat koordinasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Di harapkan melalui rakor tersebut dapat terjalin dialog dua arah antara narasumber dan peserta untuk membahas permasalahan dan alternatif solusi terkait dengan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, mengingat sejauh ini masih terdapat permasalahan yang sering muncul di lapangan baik dari sisi regulasi maupun kondisi internal pelaksana sehingga berdampak pada pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan harapan.  

 

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota terkait pengendalian dan evaluasi kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan triwulan II Tahun 2017. Memperoleh informasi sehingga dapat membantu memperlancar dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

 

2. Mendapatkan informasi, bahan masukan, maupun pengkayaan substansi terkait mekanisme tatacara pelaksanaan dan kebijakan yang terkait dengan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

 

3. Sarana mediasi antara pemerintah pusat (pihak Kementerian) dengan pemerintah daerah (OPD Provinsi dan Kab/Kota) dalam menggali informasi dan solusi atas permasalahan yang dihadapi di lapangan terkait pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

 

Kendala Dalam Pelaksanaan Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan:

 

1.  Keterlambatan Penyampaian DIPA

2.  Revisi dokumen anggaran karena kondisi/kebutuhan di daerah tidak sesuai dengan perencanaan

3.  Kebijakan pengendalian APBN menyebabkan perubahan anggaran dana Dekon dan TP

4.  Workload SKPD dalam mengelola kegiatan yang bersumber dari APBN dan APBD

5.  Keterlambatan penyerahan dokumen anggaran dan lelang kegiatan

6.  Pengalihan status barang dari kegiatan Dekon dan TP dari BMN ke BMD

 

Materi bisa di unduh pada link berikut : Materi Rakor

 

Disadur dan di edit dari : bappeda.jatengprov.go.id

Read 536 times
Last modified on Tuesday, 25 July 2017 08:02