Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

MUSRENBANGKAB KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2017

Rate this item
(0 votes)

MUSRENBANG KABUPATEN (MUSRENBANGKAB) TAHUN 2017 DI KABUPATEN BOYOLALI

Musrenbang merupakan wahana publik (public event) dalam menggali isu-isu serta permasalahan strategis pembangunan daerah, guna mencapai kesepakatan atas prioritas pembangunan dan konsensus pemecahannya. Pembangunan dilaksanakan melalui proses perencanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan  dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada secara efektif dan efesien untuk mencapai tujuan yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga partisipasi masyarakat dalam Musrenbang menjadi penanda ditempatkannya unsur masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan hasil-hasilnya.



Dalam rangka pelaksanaan otonomi, perencanaan pembangunan kecamatan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah (kabupaten/kota) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Musrenbang kecamatan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Adapun proses penyusunan RKPD ditempuh melalui empat jalur pendekatan, satu diantaranya adalah jalur pendekatan partisipatif. Pendekatan ini dilakukan dengan mendorong partisipasi warga masyarakat melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD secara berjenjang mulai dari tingkat  dusun/RW, desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten, termasuk penyelenggaraan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD. Pelaksanaan Musrenbang di daerah merupakan tugas pokok penyelenggara negara (pemerintah daerah) dalam menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Disisi lain, Musrenbang sekaligus merupakan upaya sinkronisasi dan rekonsiliasi pendekatan “top-down” dengan “bottom-up”, pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat dengan penilaian yang bersifat teknis, resolusi konflik atas berbagai kepentingan pemerintah daerah dan non pemerintah untuk pembangunan daerah, antara kebutuhan program pembangunan dengan kemampuan dan kendala pendanaan, serta wahana untuk mensinergikan berbagai sumber pendanaan pembangunan. Oleh karenanya pelaksanaan Musrenbang perlu didukung dengan pedoman teknis operasional agar dalam penyelenggaraannya berjalan demokratis, partisipatif, komprehensif, transparan, dan akuntabel, melibatkan semua unsur kepentingan dan elemen masyarakat, termasuk kelompok marginal warga miskin dan perempuan.

Musrenbang Kabupaten Boyolali tahun 2017 diselenggarakan pada tanggal 23 Maret tahun 2017 di Pendopo Gede Kabupaten Boyolali rangka penyusunan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2018. Musrenbang Kabupaten tahun 2017 ini adalah salah satu tahapan dari proses perencanaan penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) tahun 2018, yaitu penyusunan RKPD tahun kedua RPJMD Kabupaten Boyolali 2016-2021.

PENGERTIAN

a.    Musrenbang Kabupaten adalah musyawarah stakeholder Kabupaten berdasarkan Renja- SKPD hasil Forum dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD yang hasilnya digunakan untuk Rancangan RKPD.
b.    Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten memperhatikan hasil pembahasan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Renstra Daerah, Kinerja Pembangunan Tahun berjalan dan masukan dari para peserta.
c.    Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang.
d.    Peserta adalah pihak yang memiliki hak untuk pengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama.
e.   Hasil Musrenbang Kabupaten adalah prioritas kegiatan yang dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD setempat, APBD Provinsi, dan APBN sebagai Anggaran Tahunan.
f.    RKPD adalah Rancangan Kerja Pemerintah Daerah. Kegiatan prioritas RKPD menjadi rujukan utama penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD).

TUJUAN

a.    Mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi SKPD, Rancangan Alokasi Dana Desa termasuk dalam pemutakhiran ini adalah informasi mengenai kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD Provinsi, APBD dan sumber pendanaan lainnya.
b.    Mendapatkan rincian rancangan awal Renja-SKPD, khususnya yang berhubungan dengan pembangunan (Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD).
c.    Mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan dari berbagai  kecamatan dengan Rancangan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD).


Musrenbang Kabupaten Boyolali Tahun 2017 ini mengambil tema "Pengembangan Infrastruktur Berwawasan Kabupaten Hijau dan Kabupaten Cerdas (Smart City)", merupakan wahana bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi Rencana Pembangunann antara Pusat dan Daerah yang terintegrasi, konsisten, menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program serta kegiatan pembangunan daerah.

 

Download Materi Musrenbangkab pada Attachments di bawah ini.

Read 377 times
Last modified on Thursday, 06 April 2017 01:36