Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
KUA-PPAS

KUA-PPAS (5)

KUA merupakan akronim dari Kebijakan Umum APBD, sedangkan PPAS merupakan akronim dari Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

 

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) adalah arahan kebijakan umum di bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) berisi tentang Rencana Pendapatan dan Pembiayaan, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan (urusan wajib dan urusan pilihan), program/kegiatan/sub kegiatan dan rencana pembiayaan daerah.

 

KUA-PPAS menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra-SKPD) ke dalam rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta penganggaran tahunan. KUA-PPAS menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi rencana tahunan dengan rencana strategis serta mengoperasionalkan rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya rencana pembangunan jangka menengah.

 

Berikut ini link download File KUA PPAS Perubahan Tahun 2020 :

KUA PPAS Perubahan 2020

BUKU KUA-PPAS PERUBAHAN TAHUN 2018 KABUPATEN BOYOLALI.

File bisa di unduh pada link dibawah ini :

KUA-PPAS PERUBAHAN 2018

KUA PPAS Murni Tahun 2020

Written by | Published in: KUA-PPAS |

KUA merupakan akronim dari Kebijakan Umum APBD, sedangkan PPAS merupakan akronim dari Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

 

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) adalah arahan kebijakan umum di bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) berisi tentang Rencana Pendapatan dan Pembiayaan, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan (urusan wajib dan urusan pilihan), program/kegiatan/sub kegiatan dan rencana pembiayaan daerah.

 

KUA-PPAS menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra-SKPD) ke dalam rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta penganggaran tahunan. KUA-PPAS menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi rencana tahunan dengan rencana strategis serta mengoperasionalkan rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya rencana pembangunan jangka menengah.

 

Berikut ini link download File KUA PPAS Murni Tahun 2020 :

KUA PPAS Murni 2020

KUA merupakan akronim dari Kebijakan Umum APBD, sedangkan PPAS merupakan akronim dari Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

 

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) adalah arahan kebijakan umum di bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) berisi tentang Rencana Pendapatan dan Pembiayaan, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan (urusan wajib dan urusan pilihan), program/kegiatan/sub kegiatan dan rencana pembiayaan daerah.

 

KUA-PPAS menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra-SKPD) ke dalam rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta penganggaran tahunan. KUA-PPAS menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi rencana tahunan dengan rencana strategis serta mengoperasionalkan rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya rencana pembangunan jangka menengah.

 

Berikut ini link download File KUA PPAS Perubahan Tahun 2019 :

KUA PPAS Perubahan 2019

Berikut ini File KUA dan PPAS Tahun 2017 Kabupaten Boyolali.

 

1. File Nota Kesepakatan KUA Murni

2. File Nota Kesepakatan KUA Perubahan

3. File Nota Kesepakatan PPAS Murni

4. File Nota Kesepakatan PPAS Perubahan