Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
IV

IV (2)

Syarat permohonan informasi Tata Ruang ini adalah :

1.       Surat Permohonan,

2.       FC. Sertifikat,

3.       FC. KTP,

4.       Denah Lokasi.

 

SURAT PERMOHONAN

( Keterangan : Format bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan )

 

 

 

Boyolali, ...............................

 

Nomor                       :     .................................

Lampiran                   :     .................................

Perihal                        :     Informasi Tata Ruang

 

Kepada Yth.

Ketua BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah)

cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA) Kabupaten Boyolali

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini :

 

Nama                          :     ................................

Pekerjaan                 :     ................................

Alamat                       :     ................................

 

Bersama ini kami mengajukan permohonan informasi TATA RUANG, guna rencana pembangunan / pendirian ................................................ atas tanah sertifikat ..........................................., atas nama ................................, yang terletak di ...................................................

 

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

1.       FC. Sertifikat,

2.       FC. KTP,

3.       Denah lokasi.

 

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

 

 

Hormat kami,

 

 

 

............................................

 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 50 TAHUN 2009

Menimbang :
a.    bahwa dalam rangka menserasikan dan mensinergikan penataan ruang daerah, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi antar susunan pemerintahan;
b.    bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman oordinasi Penataan Ruang Daerah sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sehingga perlu diganti;
c.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;