Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-87 tahun 2015 di Kabupaten Boyolali dilaksanakan didepan Gedung Kantor Bupati Boyolali. Sebagai Inspektur upacara adalah Pj. Bupati Boyolali Dra. Sri Ardiningsih, MM. Dalam sambutannya, dibacakan naskah pidato Hari Sumpah Pemuda ke-87 dari Menteri Pemuda dan Olahraga H. Imam Nahrawi, S.Ag.

Pameran Produk Inovasi (PPI) 2015 diselenggarakan pada tanggal 24-26 Oktober 2015 di Gedung Lawang Sewu Semarang, Jawa Tengah. Pameran ini diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (HAKTEKNAS) yang ke-20.

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015

 

Download File Pergub Nomor 2 Tahun 2015 pada Attachemnt dibawah ini.

 

ISTILAH-ISTILAH DALAM PERENCANAAN

Written by | Published in: I |

Istilah

Definisi/Kepanjangan

Penjelasan

RPJPN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Dokumen perencaaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
RPJPD Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dokumen perencaaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan
RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional
Renstra-KL Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun
Renstra-SKPD Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
RKP Rencana Kerja Pemerintah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun
RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
Renja-KL Rencana Kerja Kementrian/Lembaga dokumen perencanaan Kementrian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun
Renja-SKPD Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
SAKIP Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sistem yang memuat siklus perencanaan dari mulai RENSTRA-IKU-RKT-TAPKIN-LAKIP.
TAPKIN Penetapan Kinerja dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi
LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi
IKU Indikator Kinerja Utama Memuat informasi tentang sasaran dan indikator yang akan dicapai
RKT Rencana Kinerja Tahunan Memuat informasi tentang sasaran, indikator dan target kinerja yang akan dicapai
KUA Kebijakan Umum APBD Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun
PPAS Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD
PPA Prioritas dan Plafon Anggaran program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD
RKA-SKPD Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan  kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD
DPA-SKPD Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD dokumen yang berisi pendapatan, belanja program dan  kegiatan SKPD serta  pembiayaan setelah ditetapkannya APBD
APBD Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
SP3D Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Adalah satu kesatuan tata cara perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana dan proyeksi penganggaran pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat
TP Tugas Pembantuan penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan
DAK Dana Alokasi Khusus dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional
DAU Dana Alokasi Umum dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
DBH Dana Bagi Hasil dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi
PPSP Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman/Perkotaan Sebuah roadmap pembangunan sanitasi di Indonesia yang digagas oleh Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) dengan mempromosikan strategi sanitasi perkotaan (SSK)sebagai cetak biru bagi pembangunan sanitasi komprehensif di kawasan perkotaan.
AMPL Air Minum dan Penyehatan Lingkungan  
PDT Pembangunan Daerah Tertinggal pembangunan yang dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu untuk mengurangi ketertinggalannya
RPIJM Rencana Program Investasi (Infrastruktur) Jangka Menengah merupakan rencana kerjasama pembangunan di kabupaten/kota yang bersifat lintas sektoral sebagai dokumen teknis kelayakan program (feasibility study) untuk rencana pembangunan infrastruktur bidang PU/Cipta Karya.
RTRW Rencana Tata Ruang Wilayah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang wilayah, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
TKPKD Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan
SPKD Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD
BKPRD Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Badan bersifat ad‑hoc untuk membantu pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang di daerah
PPIP Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan adalah kegiatan di Direktorat Pengembangan Permukiman yang memfokuskan pada perdesaan dengan kemajuan infrastruktur diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat di daerah tersebut
PNPMP Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan/Perdesaaan/Penunjang Merupakan program nasional yang ditujukan untuk penanganan kemiskinan
PKH Program Keluarga Harapan adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan.

Kegiatan Capacity Building Persiapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 diselenggarakan oleh Bappeda Kabupaten Boyolali pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 di Ruang Rapat RM. Elangsari Boyolali.

Pada hari kamis tanggal 17 September 2015, Bappeda Kabupaten Boyolali menerima Tim Monev Bappeda Provinsi Jawa Tengah yang akan melakukan monev Pelaksanaan Kegiatan Dana Tugas Pembantuan  di Kabupaten Boyolali.

Pada hari Kamis 1 Oktober 2015 di Depan gedung kantor Bupati Boyolali, telah dilaksanakan upacara memperingati hari Kesaktian Pancasila. Pj. Bupati Kabupaten Boyolali Dra. Sri Ardiningsih, M.Si bertindak sebagai Inspektur upacara yang di mulai pukul 07.15 WIB.

Syarat permohonan informasi Tata Ruang ini adalah :

1.       Surat Permohonan,

2.       FC. Sertifikat,

3.       FC. KTP,

4.       Denah Lokasi.

 

SURAT PERMOHONAN

( Keterangan : Format bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan )

 

 

 

Boyolali, ...............................

 

Nomor                       :     .................................

Lampiran                   :     .................................

Perihal                        :     Informasi Tata Ruang

 

Kepada Yth.

Ketua BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah)

cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA) Kabupaten Boyolali

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini :

 

Nama                          :     ................................

Pekerjaan                 :     ................................

Alamat                       :     ................................

 

Bersama ini kami mengajukan permohonan informasi TATA RUANG, guna rencana pembangunan / pendirian ................................................ atas tanah sertifikat ..........................................., atas nama ................................, yang terletak di ...................................................

 

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

1.       FC. Sertifikat,

2.       FC. KTP,

3.       Denah lokasi.

 

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

 

 

Hormat kami,

 

 

 

............................................

 

Pedum dan Juknis Pamsimas 2015

Written by | Published in: III |

Pedum dan Juknis Pamsimas Tahun 2015

 
01. HID - Hibah Insentif Desa
02. HIK - Hibah Insentif Kabupaten
03. HKP- Hibah Khusus Pamsimas
04. Juknis Pemilihan Desa      
05. Juknis Perencanaan Kegiatan Tingkat Masyarakat      
06. Juknis Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Masyarakat      
07. Juknis Pengoperasian dan Pemeliharaan      
08. Pengadaan Barang dan Jasa      
09. Pengamanan Lingkungan dan Sosial      
10. Monev dan Pelaporan

 

Download Pedum dan Juknis Pamsimas Tahun 2015 dengan klik DISINI.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 50 TAHUN 2009

Menimbang :
a.    bahwa dalam rangka menserasikan dan mensinergikan penataan ruang daerah, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi antar susunan pemerintahan;
b.    bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman oordinasi Penataan Ruang Daerah sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sehingga perlu diganti;
c.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;