Istilah |
Definisi/Kepanjangan |
Penjelasan |
RPJPN | Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional | Dokumen perencaaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun. |
RPJPD | Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah | Dokumen perencaaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. |
RPJMN | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional | dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan |
RPJMD | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional |
Renstra-KL | Rencana Strategis Kementerian/Lembaga | Dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun |
Renstra-SKPD | Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah | dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun |
RKP | Rencana Kerja Pemerintah | dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun |
RKPD | Rencana Kerja Pemerintah Daerah | dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun |
Renja-KL | Rencana Kerja Kementrian/Lembaga | dokumen perencanaan Kementrian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun |
Renja-SKPD | Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah | dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun |
SAKIP | Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Sistem yang memuat siklus perencanaan dari mulai RENSTRA-IKU-RKT-TAPKIN-LAKIP. |
TAPKIN | Penetapan Kinerja | dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi |
LAKIP | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi |
IKU | Indikator Kinerja Utama | Memuat informasi tentang sasaran dan indikator yang akan dicapai |
RKT | Rencana Kinerja Tahunan | Memuat informasi tentang sasaran, indikator dan target kinerja yang akan dicapai |
KUA | Kebijakan Umum APBD | Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun |
PPAS | Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara | rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD |
PPA | Prioritas dan Plafon Anggaran | program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD |
RKA-SKPD | Rencana Kerja dan Anggaran SKPD | dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD |
DPA-SKPD | Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD | dokumen yang berisi pendapatan, belanja program dan kegiatan SKPD serta pembiayaan setelah ditetapkannya APBD |
APBD | Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah |
SP3D | Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah | Adalah satu kesatuan tata cara perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana dan proyeksi penganggaran pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat |
TP | Tugas Pembantuan | penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan |
DAK | Dana Alokasi Khusus | dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional |
DAU | Dana Alokasi Umum | dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. |
DBH | Dana Bagi Hasil | dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi |
PPSP | Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman/Perkotaan | Sebuah roadmap pembangunan sanitasi di Indonesia yang digagas oleh Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) dengan mempromosikan strategi sanitasi perkotaan (SSK)sebagai cetak biru bagi pembangunan sanitasi komprehensif di kawasan perkotaan. |
AMPL | Air Minum dan Penyehatan Lingkungan | |
PDT | Pembangunan Daerah Tertinggal | pembangunan yang dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu untuk mengurangi ketertinggalannya |
RPIJM | Rencana Program Investasi (Infrastruktur) Jangka Menengah | merupakan rencana kerjasama pembangunan di kabupaten/kota yang bersifat lintas sektoral sebagai dokumen teknis kelayakan program (feasibility study) untuk rencana pembangunan infrastruktur bidang PU/Cipta Karya. |
RTRW | Rencana Tata Ruang Wilayah | rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang wilayah, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah |
TKPKD | Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah | adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan |
SPKD | Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah | adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD |
BKPRD | Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah | Badan bersifat ad‑hoc untuk membantu pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang di daerah |
PPIP | Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan | adalah kegiatan di Direktorat Pengembangan Permukiman yang memfokuskan pada perdesaan dengan kemajuan infrastruktur diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat di daerah tersebut |
PNPMP | Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan/Perdesaaan/Penunjang | Merupakan program nasional yang ditujukan untuk penanganan kemiskinan |
PKH | Program Keluarga Harapan | adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. |
10/19 2015