BP3D Kabupaten Boyolali

10/19 2015

ISTILAH-ISTILAH DALAM PERENCANAAN

Rate this item

(8 votes)

Written by Super User Website Bappeda | Published in: I

font size decrease font size increase font size
Print
Email

Istilah	Definisi/Kepanjangan	Penjelasan
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional	Dokumen perencaaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah	Dokumen perencaaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional	dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional
Renstra-KL	Rencana Strategis Kementerian/Lembaga	Dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun
Renstra-SKPD	Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah	dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
RKP	Rencana Kerja Pemerintah	dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah	dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
Renja-KL	Rencana Kerja Kementrian/Lembaga	dokumen perencanaan Kementrian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun
Renja-SKPD	Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah	dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Sistem yang memuat siklus perencanaan dari mulai RENSTRA-IKU-RKT-TAPKIN-LAKIP.
TAPKIN	Penetapan Kinerja	dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi
LAKIP	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi
IKU	Indikator Kinerja Utama	Memuat informasi tentang sasaran dan indikator yang akan dicapai
RKT	Rencana Kinerja Tahunan	Memuat informasi tentang sasaran, indikator dan target kinerja yang akan dicapai
KUA	Kebijakan Umum APBD	Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun
PPAS	Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD
PPA	Prioritas dan Plafon Anggaran	program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD
RKA-SKPD	Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD
DPA-SKPD	Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	dokumen yang berisi pendapatan, belanja program dan kegiatan SKPD serta pembiayaan setelah ditetapkannya APBD
APBD	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
SP3D	Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Adalah satu kesatuan tata cara perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana dan proyeksi penganggaran pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat
TP	Tugas Pembantuan	penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan
DAK	Dana Alokasi Khusus	dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional
DAU	Dana Alokasi Umum	dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
DBH	Dana Bagi Hasil	dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi
PPSP	Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman/Perkotaan	Sebuah roadmap pembangunan sanitasi di Indonesia yang digagas oleh Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) dengan mempromosikan strategi sanitasi perkotaan (SSK)sebagai cetak biru bagi pembangunan sanitasi komprehensif di kawasan perkotaan.
AMPL	Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
PDT	Pembangunan Daerah Tertinggal	pembangunan yang dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu untuk mengurangi ketertinggalannya
RPIJM	Rencana Program Investasi (Infrastruktur) Jangka Menengah	merupakan rencana kerjasama pembangunan di kabupaten/kota yang bersifat lintas sektoral sebagai dokumen teknis kelayakan program (feasibility study) untuk rencana pembangunan infrastruktur bidang PU/Cipta Karya.
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah	rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang wilayah, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
TKPKD	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan
SPKD	Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD
BKPRD	Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah	Badan bersifat ad‑hoc untuk membantu pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang di daerah
PPIP	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	adalah kegiatan di Direktorat Pengembangan Permukiman yang memfokuskan pada perdesaan dengan kemajuan infrastruktur diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat di daerah tersebut
PNPMP	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan/Perdesaaan/Penunjang	Merupakan program nasional yang ditujukan untuk penanganan kemiskinan
PKH	Program Keluarga Harapan	adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan.