Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN Tahun Anggaran 2018

Posted on 1 November 2017 by Humas DJPK

Jakarta- Rapat Paripurna DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 disahkan menjadi Undang-Undang. APBN 2018 yang disepakati mencantumkan target pendapatan negara sebesar Rp 1.894,7 triliun dan pagu belanja negara Rp2.220,7 triliun.

Kegiatan Pra Musrenbang Tahun 2018 Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019, dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018 di Aula Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Boyolali.

 

File PAPARAN PRA MUSRENBANG 2018

Rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN Tahun Anggaran 2018

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?cat=5

Jakarta- Rapat Paripurna DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 disahkan menjadi Undang-Undang. APBN 2018 yang disepakati mencantumkan target pendapatan negara sebesar Rp 1.894,7 triliun dan pagu belanja negara Rp2.220,7 triliun.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (BP3D) Kabupaten Boyolali melaksanakan kegiatan Verifikasi RKA APBD Kab. Boyolali Tahun 2018 selama 2 (dua) hari di Aula BP3D, tanggal 19 s/d 20 September 2017.

 

(Dari http://www.boyolali.go.id/desakelurahan-boyolali-segera-miliki-peta-wilayah-kartometrik/)

BOYOLALI – Pada akhir 2017 ini, seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Boyolali segera memiliki peta administrasi secara kartometrik. Melalui sistem tersebut wilayah akan dilengkapi dengan titik koordinat sebagai referensi nasional. Sebanyak 67 Desa/Kelurahan sudah memilikinya pada tahun 2015 lalu. Untuk tahun ini akan dilengkapi sebanyak 200 Desa/Kelurahan yang memiliki batas wilayah yang difasilitasi Badan Informasi Geospasial (BIG).