Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

FAQ

Rate this item
(0 votes)
Written by  | Published in: I

FAQ (FREQUENTLY ASK QUESTIONS)

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGANKEUANGAN

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

1.

Adapun faktor-faktor yang kerapkali menjadi penyebab terlambatnya penetapan PMK tentang alokasi DBH PPh Pasal 25/29 WPOPDN dan PPh Pasal 21 adalah pada saatproses penetapan angka rencana penerimaan dan angka prognosa penerimaan per daerah yang dilakukan

a.DJP harus menghimpun seluruh datarencana penerimaan dan data prognosa realisasi penerimaan per daerah yang disampaikan oleh Kawil DJPdi seluruh Indonesia yang memerlukan waktu yang tidak sebentar.

b.Data tersebut terlebih dahulu harus di analisa oleh DJP guna menghindari:

-Data tidak sesuai dengan pagu yang ditetapkan dalam APBN untuk alokasi sementara;

-Data tidak sesuai dengan realisasi penerimaan yang ada pada Modul Penerimaan Negara (MPN)untuk alokasi definitif;

PMK126/PMK.07/2

010,WPOPDN,

DBH PPh Pasal25, DBHPPh

Pasal 29, ,PPh Pasal21, Modul Penerimaan Negara,MPN

2.

Apa latar belakang ProyekP2D2 diselenggarakan?

Pemerintah pusat memainkan peran yang sangat penting dalam proses transfer dana kepemerintah daerah. Dana transfer dari pemerintah pusatke pemerintah daerah adalah sumber pendanaan utama bagai pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 21/2009, terdapat beberapa jenis dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah adalah Dana Alokasi Umum(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil(DBH) untuk pajak dan DBH untuk sumber daya alamdan DBH untukcukai.

 

Proses desentralisasi yang secara resmi ditandai dengan diberlakukannya UU No. 22/1999 dan UUNo. 25/1999, mulai diimplementasikan pada tahun2001. Kedua UU tersebut telah disempurnakan melaluiUU No. 32/2004 untuk tata pemerintahaan daerahdan UU No. 33/2004 untuk perimbangan keuangan.Pada hakikatnya, proses ini memberikan otonomi yang amat luas kepada lebih dari 500pemerintahanprovinsi, kabupaten dan kota untukdapat memberikan pelayanan publik yang lebih baikkepada masyarakat seperti pendidikan, kesehatan,danpembangungan infrastuktur. Dengan”didekatkannya” pemerintahan kepada rakyat yangmemberikanmandat, maka pemerintah diharapkandapatmemberikan pelayanan publik yang lebihresponsifterhadap kebutuhanmasyarakat.

 

Sampai saat ini secara umum prosesdesentralisasi menunjukan kemajuan positif. Sumberkeuangan

P2D2,


 

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

 

 

pemerintah provinsi/kabupaten/kotameningkatdengan tajam. Saat iniprovinsi/kabupaten/kota mengelola 38 persen dari total pengeluaran publik dan lebih dari 50 persen investasi publik. Namun demikian, pengelolaan dana tersebut bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan. Setiap provinsi/kabupaten/kota mempunyai kapasitas dan kondisi yangberbeda-beda, sehingga cara pengelolaannya berbeda-beda pula.

Beberapa provinsi/kabupaten/kota sudah sangat maju dengan pengelolaan dana daerah khususnyadalam penggunaan DAK. Sementara itu, sejumlahkabupaten lainnya, masih menghadapi berbagai tantangan untuk menggunakan dana DAK dengan baik. Maka untuk membantu mendorong penggunaan DAKdan meningkatkan sistem pelaporan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan provinsi/kabupaten/kota, maka digulirkan Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2).

 

3.

Apa perbedaan antaraNPPH denganNPHD?

NPPH atau Naskah Perjanjian Penerusan Hibahadalah naskah perjanjian penerusan pinjaman luarnegerisebagai hibah atau penerusan hibah luar negeriantaraPemerintah c.q. Menteri Keuangan ataukuasanya kepada KepalaDaerah.

NPHD atau Naskah Perjanjian Hibah Daerahadalahnaskah perjanjian hibah yang bersumberdari pendapatan APBN antara Pemerintah c.q.Menteri Keuangan atau kuasanya dengan KepalaDaerah.

NPPH,NPHD,

hibah

4.

Apa prinsip dasardalampelaksanaan Dana BagiHasilSumber DayaAlam?

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBHSDA) memiliki 2 (dua) prinsipyaitu:

1.By Origin yaitu daerah penghasil akanmendapatkanporsi DBH SDA lebih besar daripada daerah laindalamsatu provinsi yang mendapatkan pemerataandengan porsitertentu.

2.Realisasi yaitu penyaluran DBH SDAdilakukanberdasarkan realisasi penerimaannegaranya.

DBH,Dana BagiHasil,prinsip

5.

Apa ruang lingkup, tujuandan fokus dari proyek P2D2ini?

Secara umum, P2D2 mempunyai tujuanuntuk meningkatkan akuntabilitas dan pelaporan DAKpada sektor infrastruktur (jalan, irigasi, air minum,dansanitasi) di lokasi pemerintah daerah percontohan.Hal ini akan dilakukan melalui peningkatanpelaporankeuangan dan teknis serta verifikasi outputkegiatan infrastruktur yang dibiayai dengan DAK.Untuk mencapai tujuan tersebut P2D2melaksanakan berbagai kegiatan yang terfokus pada 3 (tiga)halberikutini:

a. DAKReimbursement(Penggantian DAK)kepadapemerintah pusat untukproyek

Reimburse- ment,DAK, verifikasi output,P2D2


 

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

 

 

infrastruktur di provinsi/kabupaten/kotayang memenuhi persyaratan yang telahditetapkansebelumnya. Pemenuhan persyaratan tersebutakan diverifikasi oleh Badan Pengawasan KeuangandanPembangunan (BPKP). Selain penggantian DAKkepada pemerintah pusat, pemerintah daerahpercontohan akan diberikan insentif berupa dana sebesarmaksimal 10% (sepuluh persen) dari total DAK infrastrukturjika provinsi/kabupaten/kota melaksanakan kegiatanDAK sesuai dengan petunjuk teknis danmelakukan pelaporan DAK kepada Kementerian Keuangandan Kementerian Pekerjaan Umum tepatwaktu.

b.  Penguatan institusi di Pemerintah Pusatdan Provinsi/Kabupaten/Kota melaluipengembangansistem monitoring dan evaluasi untukpelaporanoutput keuangan dan teknis yang berbasisinternet. Selain itu, BPKP akan menjadi verifikatoroutput keuangan dan fisik yang dihasilkanoleh provinsi/kabupaten/kota dari penggunaan DAK.Untuk memperkuat operasional institusi tersebutdiatas, akan diberikan bantuan teknis yang intensifdi pemerintahpusat/provinsi/kabupaten/kota. Kementerian Keuangan akan menyediakan danauntuk penguataninstitusi.

c.  Verifikasi Outputakan dilaksanakan oleh BPKPuntuk memverifikasi kesesuaian laporan keuangandengankondisi output di daerah, dan untuk verifikasilaporanteknis dan output yang dihasilkan oleh daerah.Pada awal tahun, BPKP akan mengkompilasi hargasatuandan output dari Kementerian Pekerjaan Umumuntuk kepentingan penggantian (reimbursement).Untuk Pembayaran Awal (Advance Payment), BPKPakanmemverifikasi data dari KementerianKeuanganmengenai daerah yang menerima transfer DAK TahapI sampai dengan tanggal 31 Maret. BPKPakanmenyerahkan hasil verifikasi dan estimasijumlahPembayaran Awal kepada Kementerian Keuangandan BankDunia.

 

6.

Apa saja cakupan DanaBagi Hasil Sumber DayaAlam?

Berdasarkan PP 55 Tahun 2005, Dana BagiHasilSumber Daya Alam terdiri dari:

1.DBH SDAPerikanan2.DBH SDAKehutanan

3.DBH SDA PertambanganUmum 4.DBH SDA Pertambangan MinyakBumi 5.DBH SDA Pertambangan GasBumi 6.DBH SDA Pertambangan PanasBumi

PP 55Tahun

2005,DBH, DBHSDA


 

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

7.

Apa saja komponenProyek P2D2?

Secara umum proyek P2D2 terdiri atas 3(tiga)komponen,yaitu:

a.Komponen 1: DAK-Reimbursement danSkema Insentif/Reward.

b.               Komponen 2:Penguatan Institusi PemerintahPusat danProvinsi/

Kabupaten/Kota dan DukunganPelaksanaan c.Komponen 3: VerifikasiOutput

P2D2

8.

Apa saja kriteria kegiatanyang bisa dibiayai olehhibah?

a.Kriteria kegiatan hibah yang bersumberdaripendapatan dalamnegeri

-Kegiatan yang menjadi urusan PemerintahDaerahatau untuk kegiatan peningkatanfungsi pemerintahan, layanan dasar umum,danpemberdayaan aparatur PemerintahDaerah;

-Kegitaan tertentu yang berkaitandenganpenyelenggaraan kegiatan Pemerintah yangberskalanasional/internasioanal oleh PemerintahDaerah;

-Kegiatan lainnya sebagai akibat kebijakanPemerintahyang mengakibatkan penambahan beban padaAPBD; dan/atau

-Kegiatan tertentu yang diatur secara khususdalam peraturanperundang-undangan.

b.               Kriteria kegiatan hibah yang bersumberdaripinjaman luarnegeri

-Kegiatan yang merupakan urusan PemerintahDaerahdalm rangka pencapaian sasaran programdanprioritas pembangunan nasional sesuaidenganperaturan perundang-undangan;dan/atau

-Kegiatan yang diprioritaskan untukPemerintahDaerah dengan Kapasitas Fiskal rendahberdasarkanPeta Kapasitas Fiskal Daerah yang ditetapkanoleh MenteriKeuangan.

c.Kriteria kegiatan hibah yang bersumber darihibahluarnegeri

-Kegiatan yang menjadi urusan Pemrintah Daerahatauuntuk kegiatan peningkatan fungsipemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaanaparatur PemerintahDaerah;

-Kegiatan dalam rangka mendukungpelestariansumber daya alam, lingkungan hidup, danbudaya;

-Kegiatan dalam rangka mendukung risetdan teknologi;dan/atau

-Kegiatan dalam rangka bantuankemanusiaan.

hibah,kriteriahibah

9.

Apa sajakah sumber hibahdariPemerintah?

Hibah dari Pemerintah dapat bersumberdari:

a.  PendapatanAPBN

b.  Pinjaman LuarNegeri

c.  Hibah LuarNegeri.

hibah


 

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

10.

Apa sajakahsumber-sumber hibah kepadaPemerintah Daerah?

Hibah kepada Pemerintah Daerah dapatbersumber dari:

a.  Pemerintah

b.  Pemerintah Daerahlain

c.  Badan/lembaga/organisasi swasta dalamnegeri

d.  Kelompok masyarakat/perorangan dalamnegeri.

hibah

11.

Apa tugas dan fungsiDJPK?

Sesuai dengan Peraturan Menteri KeuanganNomor 100/PMK.01/2008 Pasal 1166 dan 1167, tugasDJPK adalah merumuskan serta melaksanakankebijakandan standardisasi teknis di bidangperimbangankeuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerahsesuaidengan kebijakan yang ditetapkan olehMenteri Keuangan, dan berdasarkan peraturanperundang- undangan yang berlaku. AdapunDJPK menyelenggarakanfungsi:

1.penyiapan perumusan kebijakan dibidang perimbangan keuangan antara PemerintahPusatdan Daerah;

2.pelaksanaan kebijakan di bidangperimbangankeuangan antara Pemerintah Pusat danDaerah; 3.penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria,dan prosedur di bidang perimbangan keuanganantara Pemerintah Pusat danDaerah;

4.pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang perimbangan keuangan antara Pemerintah PusatdanDaerah;

5.pelaksanaan administrasi DirektoratJenderal.

PMK100/PMK.01/2

008 Pasal1166

dan1167, Tugas,fungsi

12.

Apa yang dimaksuddengan Dana Bagi Hasil SumberDaya Alam?

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.55 tahun2005 tentang Dana Perimbangan Pasal 1 ayat 9dinyatakanbahwa Dana Bagi Hasil atau biasa disebutDBHmerupakan dana yang bersumber dari APBNyang dialokasikan kepada daerah berdasarkanangka persentase untuk mendanai kebutuhan daerahdalam rangka pelaksanaandesentralisasi

PP 55Tahun

2005,Dana Perimbangan, DanaBagi Hasil,DBH, desentralisasi

13.

Apa yang dimaksuddengan hibahdaerah?

Hibah Daerah adalah bantuan dari Pemerintahataupihak lain kepada Pemerintah Daerah atausebaliknya yang tidak perlu dibayarkembali.

hibahdaerah, hibah

14.

Apa yang dimaksuddengan Mofisda?

Mofisda adalah Mobile Fiskal Daerah yangditujukanuntuk memudahkan penyajian data keuangandaerah

mofisda,mobilefiskaldaerah

15.

Apa yang dimaksuddengan Ouput-basedDisbursement, Reimbursement danInsentif dalam ProyekP2D2?

Pendekatan yang digunakan dalampembiayaan adalah Output-Based Disbursement (OBD).Dengan pendekatan ini, Bank Dunia akanmembayarkankembali bagian dari DAK untuk infrastruktur (jalan,air

OBD,P2D2,

Disbursement


 

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

 

 

minum, sanitasi, dan irigasi) berdasarkan laporandanverifikasi output fisik daerahpartisipanprovinsi/kabupaten/kota. Lembaga yangberfungsi sebagai verifikator output tersebut adalahBadanPengawasan Keuangan dan Pembanguan(BPKP).

Provinsi/kabupaten/kota yang dapat menyerapDAK dengan memenuhi standar kualitas outputyang ditentukan serta dalam kurun waktu yang tepat,akan mendapat insentif/reward di tahunanggaranberikutnya sebesar 10 % dari total danaDAK Infrakstruktur yang telah dikeluarkanpemerintahdaerah dan telah dinilai layak olehBPKP.

 

Untuk mempercepat penggunaan DAKoleh provinsi/kabupaten/kota dan mempersingkatwaktu antara alokasi DAK pertama dan keduake provinsi/kabupaten/kota, Bank Duniaakan memberikan Pembayaran Awal (PA)kepada Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan)pada bulan April. Besaran PA tidak melebihi jumlahdana DAK Tahap I yang telah disalurkan kepadapemerintah daerah percontohan sampai dengan tanggal 31Maret dan yang telah diverifikasi oleh BPKP. Jumlah PAyang dapat diberikan maksimum sebesar 30 % darialokasi DAK bidang infrastruktur untuk pemerintahdaerah percontohan.

 

Jumlah dana yang bisa dimintakan penggantianoleh Kementerian Keuangan kepada Bank Duniadalam setiap tahunnya adalah berdasarkan jumlah danayang digunakan dalam subproyek yang memenuhikriteriasebagaiberikut:

a.  Realisasi pembangunan fisik: SertifikatPenyelesaianKonstruksi dan Compliance dengan design teknisdan spesifikasi teknis dari PetunjukTeknis.

b.  Kepatuhan dengan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah (khusus Pelelangan Umum danPemilihan Langsung hanya dengan Pasca Kualifikasi)dalam pengadaankontraktor.

c.  Kepatuhan dengan peraturan yang berlakudalam melaksanakan pembayaran atas bebasAnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN) danAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD).

d.  Kepatuhan dengan Pengamanan Lingkungandan Sosial (Environment and SocialSafeguards): Dibuktikan dengan Form P-2 dan lampiransuratedaran Petunjuk Teknis yang dikeluarkanoleh Kementerian PekerjaanUmum.

 


 

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

 

 

e.Nilai subproyek tidak melebihi $400.000 ataunilaiyangsetara.

f.Dilaksanakan oleh pemerintah daerah yangtelahmenyampaikan CommitmentLetter.

g.  Dihitung berdasarkan Reference Unit Costs(RUCs) yang ditetapkan oleh Kementerian PU setiaptahunnya paling lambat pada tanggal 15Februari.

 

Jumlah dana yang digantikan akan ditentukandarihasil verifikasi output yang dilakukan oleh BPKP.Dana penggantian tersebut juga dipengaruhijumlah Pembayaran Awal (PA) yang telah dilakukanpada tahun anggaran sebelumnya. Jika pada suatutahun jumlah PA yang diberikan melebihi jumlah totalDAK yang dapat digantikan di tahun tersebutberdasarkan hasil verifikasi BPKP, maka Bank Dunia tidakakanmelakukan penggantian akhir (finalreimbursement). Jika hal ini terjadi di tahun pertama dan keduaproyek,maka jumlah PA akan secara proaktif dikurangidalam mid-term review untuk menghindariterjadinya kelebihan pembayaran (overpayment) dalamtahun terakhir (final year) dariproyek.

Jumlah dana yang dapat dicairkan oleh proyekdalam setahun tidak akan melebihi alokasi DAK untuksuatu sektor dalam setahun. Dengan kata lain, jumlahdana yang bisa digantikan untuk suatu subproyekyang layak (eligible sub-project) akan dikurangiPA, sehingga jumlah dari PA danpenggantian (reimbursement) dari Bank Dunia maksimumakansama dengan total alokasi DAK untuk sektortersebut dalam tahun yang bersangkutan. Gambarberikut memberikan gambaran mengenai flowdisbursement- nya.

Proses verifikasi dan eligibilitas untukdisbursments: Verifikasi dari output yang disetujui adalahsyaratutama untuk pencairan pinjaman danmerupakan suatu jaminan yang diberikan olehPemerintahIndonesia bahwa dana pinjaman tersebuttelah digunakan sesuai dengan petunjuk teknis danpetunjuk pelaksanaan DAK dan telah mengikutiprinsip akuntabilitas dantransparansi.

Verifikasi output yang merupakan syaratpencairandana pinjaman akan dilakukan oleh BPKPataspermintaan Kementerian Keuangan. BPKPuntuk memverifikasi akurasi laporan teknis dankeuanganyang dikirim oleh pemerintah daerahpercontohan. Verifikasi akan memastikan bahwa outputuntuk setiap alokasi telah memenuhi target fisikdanmengikuti prosedur dan kebijakanpengadaan,

 


 

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

 

 

manajemen keuangan, dan pengamananlingkungan dansosial.

 

BPKP melaporkan temuan dan rekomendasidalamLaporan Verifikasi Output (LVO).Dalam LVOterdapattemplate khusus yang berisi tingkat kepatuhandari indikator-indikator yang telah disepakati. BPKPakanmengirim LVO ke Kementerian Keuanganuntuk digunakan sebagai dasar permintaan pencairanke BankDunia.

 

Pagu dana investasi P2D2 adalah pagu DAK yangtelahditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuksetiap provinsi/kabupaten/kota partisipan pada setiaptahun berjalan.

 

Jenis subproyek dalam P2D2 yangmungkin mendapatkan penggantian adalahsubproyek infrastruktur (jalan, irigasi, air minum, dansanitasi)yang masing-masing bernilai kurang dariUS$400.000,- dan memenuhi standar proyek yang didanaiDAK sesuai dengan petunjuk teknis danpetunjuk pelaksanaan dari KementerianPU.

 

16.

Apa yang dimaksudWeb-based Monitoring System(WBRS) dalam ProyekP2D2?

Proyek ini akan memperkuat dan membangunsistem pelaporan dan monitoring yang berbasis web(Web- Based Reporting System, WBRS) diKementerian Keuangan dan Kementerian PU. Sistem WBRSini selanjutnya akan digunakan untuk melaporkandana transfer yang diterima daerah dariKementerianKeuangan setiap tahunnya termasuk dana DAK,dan untuk melaporkan pembayaran dan penggunaandana yang dialokasikan ke daerah. Sistem ini jugaakanberfungsi untuk memuat informasi tentanglokasi proyek, GPS, data teknis, kemajuan fisik darisetiapproyek yang didanai DAK, dan dokumentasi(gambar)kemajuan proyek. Data yang ada di dalam WBRSakanmemuat alokasi dan informasi transferdariKementerian Keuangan, dana pendampingdari pemerintah daerah, tingkat kemajuan proyek,daninformasi tentang pelaporan output; danBPKP tentang hasil verifikasi dari seluruh proyek.Pengguna WBRS ini adalah Kementerian Keuangan,KementerianPU, Kementerian PerencanaanPembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian DalamNegeri,Pemerintah Daerah, dan instansi lainyang berkepentingan.

P2D2,WBRS,

monitoring system


 

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

17.

Apabila terdapat sisa DAKpada Rekening Kas UmumDaerah (RKUD), apakahdapat digunakan untukmembiayai kegiatan lainnya di luarbidang sebelumnya?

Jika sampai pada akhir tahun anggaran terdapatsisa DAK, daerah dapat menggunakan sisa DAKtersebut untuk membiayai kegiatan pada bidang yangsama pada tahun berikutnya sesuai dengan petunjukteknis tahun anggaran sebelumnya/tahun anggaranberjalan.

DAK,RKUD

18.

Apakah batas maksimaldefisitsuatu daerahdiperbolehkan apabila melebihi dari 4,5%? Apabiladiperbolehkan, bagaiaman prosedurnya?

Daerah dapat melebihi batas maksimal defisityang telah ditetapkan, adapun prosedur yangharus dilakukan apabila batas maksimal defisit daerahakanmelebihi 4,5% adalah sebagaiberikut:

a.Pemda mengajukan permohonanpersetujuan melampaui Batas Maksimal Defisit APBDkepada Menteri Keuangan c.q. Direktur JenderalPerimbanganKeuangan dengan tembusan kepada MenteriDalam Negeri c.q. Direktur Jenderal KeuanganDaerah; b.Permohonan tersebut disertai dengankelengkapan dokumen berupa ringkasan Perda tentang APBDyang telah dibahas bersama dengan DPRD, alasanmelebihi batas maksimal defisit APBD dan rencanapenggunaanpinjaman;

c.Atas usulan tersebut, Direktur JenderalPerimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuanganmeminta pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeric.q Direktur Jenderal KeuanganDaerah;

d.               Direktur Jenderal Keuangan Daerah atansnama Menteri Dalam Negeri memberikanpertimbangandalam waktu 10 (sepuluh) hari kerjasetelahditerimanya surat permintaan pertimbangandariMenteriKeuangan;

e.               Dalam hal Direktur Jenderal Keuangan Daerahatasnama Menteri Dalam Negeri tidakmemberikanpertimbangan dalam waktu 10 (sepuluh) harikerja, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atasnama Menteri Keuangan dapat memberikanpersetujuan atau penolakan atas permohonan pelampauanbatas maksimal defisitAPBD;

f.                Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atasnama Menteri Keuanganmemberikanpersetujuan/penolakan paling lama 25(duapuluh  lima) hari kerja setelah diterimanya suratpermohonandari Pemda yang telahmemenuhi persyaratan.(keterangan berdasarkan revisipp 54/2005)

PP54/2005,

defisit,4,5%

19.

Apakah bentuk hibahkepada PemerintahDaerah?

Hibah kepada Pemerintah Daerah dapatberupa:

a.  Uang -> berupa rupiah dandevisa

b.  Barang -> berupa barang bergerak dantidakbergerak

hibah


 

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

 

 

c. Jasa -> berupa bantuan teknis,pendidikan, pelatihan, dan jasalainnya.

 

20.

Apakah dana pendampingDAK memang harusdianggarkan dalamAPBD?

Daerah harus menganggarkan dana pendampingDAK minimal 10% dari masing-masing pagu perbidang.

Penyediaan dana pendamping tersebutselanjutnya dituangkan dalam Surat Pernyataan DanaPendamping yang juga menjadi prasyarat pencairan tahapI. Penyediaan dana pendamping jugadimaksudkan sebagai wujud komitmen daerah untukmelaksanakankegiatan yang didanai dariDAK.

DAK

21.

Apakah Dasar Hukumbagi Pemerintah Daerahuntuk menyampaikanIKD?

Dasar hukum untuk penyampaian IKDadalah: a.Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2005Tentang Sistem Informasi KeuanganDaerah

b.               Peraturan Menteri Keuangan No.65 Tahun2010 tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintahNo.56 Tahun 2005 tentang Sistem InformasiKeuangan Daerah

c.Peraturan Menteri Keuangan No.4 Tahun2011 tentang Tata cara Penyampaian InformasiKeuanganDaerah

IKD, PMK4

Tahun 2011,PP

56 Tahun2005

22.

Apakahdiperbolehkan penggunaan Dana BagiHasilSumber Daya Alamuntuk kegiatan yang tidaksesuaidengan asal dari DBHSDA? Misalnya DBH SDA Migasuntuk kesehatan ataumembangun jalan dansebagainya?

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakandana “block grant” dalam artian semua transfer kedaerahyang berasal dari DBH SDA setelah masuk kasdaerah(APBD) dapat digunakan sepenuhnya sesuaiperioritasyang telah di tetapkan oleh masing-masingdaerah, kecuali untuk DBH SDA Kehutanan yang berasaldariDana Reboisasi (DBH DR) yang digunakan untukRHL (rehabilitasi hutan dan lahan) dan 0,5% DBHMigasyang diperuntukan untuk tambahananggaran pendidikandasar.

DBH SDA,DBH,

Migas,block grant, DBHDR, reboisasi

23.

Apakah fungsi dariDirektoratJenderal Perbendaharaan?

1.  penyiapan perumusan kebijakanDepartemen Keuangan di bidang perbendaharaannegara;

2.  pelaksanaan kebijakan di bidangperbendaharaan negara sesuai dengan peraturanperundang-undangan yangberlaku;

3.  penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria,dan prosedur di bidang perbendaharaannegara;

4.  pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang perbendaharaannegara;

5.  pelaksanaan administrasi DirektoratJenderal.

fungsiDJPB

24.

Apakah kewajibanPemerintahDaerah selaku penerimahibahterkaitpertanggungjawaban danahibah?

Pemerintah Daerah wajib menyampaikanlaporanpelaksanaan kegiatan yang didanai dari hibahkepada Menteri Keuangan atau Kuasa Menteri KeuangandanKementerian Negara/ Lembaga terkaityang

hibah


 

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

 

 

disampaian secaratriwulanan.

 

25.

Apakah PemerintahDaerah memiliki kebebasandalammenggunakan danmengelola danahibah?

Pemerintah Daerah tidak memiliki kebebasandalammengelola dana hibah dalam arti penggunaandana hibah harus sesuai dengan maksud dantujuan pemberian dana hibah tersebut sebagaimanyag tertuang dalam NPHD/NPPH dan dikelolasesuaimekanismeAPBD.

hibah,NPHD, NPPH

26.

Apakah ruang lingkuphibah daerah?

Ruang lingkup hibah daerah sesuai PMKNomor 168/PMK.07/2008 Tentang Hibah Daerah, yaituhibahkepada pemerintah daerah dan hibah daripemerintahdaerah.

PMK168/PMK.07/2

008,hibah

27.

Apakah terdapatketentuan mengenai besaranjumlahdefisit yang akan dibiayaidaripinjaman, jika adaberapa besarannya?

Setiap tahun (bulan Agustus) MenteriKeuangan menerbitkan ketentuan mengenai batasmaksimal komulatif defisit dan batas maksimalkomulatif pinjaman pemerintah daerah untuk tahunanggaran berikutnya.Ketentuan mengenai besaranmaksimalkomulatif pinjaman untuk tahun 2011 diaturdalam Peraturan Menteri KeuanganNomor 149/PMK.07/2010 tentang Batas Maksimal DefisitPBDdan Batas Maksimal Komulatif Pinjaman DaerahTahun Anggaran 2011. Berdasarkan ketentuantersebut, batas maksimal defisit APBD masing-masingdaerahditetapkan sebesar 4,5% dari perkiraanPendapatanDaerah TA2010.

defisit, pinjaman,PMK 149/PMK.07/2

010,4,5%

28.

Apakah tugasDirektorat Jenderal Perbendaharaan?

merumuskan serta melaksanakan kebijakandanstandardisasi teknis di bidang perbendaharaannegarasesuai dengan kebijakan yang ditetapkan olehMenteri Keuangan, dan berdasarkan peraturanperundang- undangan yangberlaku.

tugasDJPB

29.

Apakah tujuandengan diberikannya hibahkepada PemerintahDaerah?

Hibah kepada Pemerintah DaerahmerupakanPenerimaan Daerah.Hibah kepada PemerintahDaerahdigunakan untuk mendukung pelaksanaankegiatan urusan pemerintahan yang merupakankewenangan PemerintahDaerah.

hibah,

30.

Apakah yang dimaksuddengan Data KeuanganDaerah?

Berdasarkan PMK No. 4 Tahun 2011, DataKeuangan Daerah adalah informasi yang berkaitandengankeuangan daerah, diantaranyamencakup:

1.  APBD;

2.  PerubahanAPBD;

3.  Laporan Realisasi APBD SemesterI;

4.  Laporan Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD, terdiridari:

a.  RealisasiAPBD

PMK 4Tahun

2011, ,data keuangan daerah,


 

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

 

 

b.  Neraca

c.  Laporan ArusKas

d.  Catatan atas LaporanKeuangan

5.  Dana Dekonsentrasi dan Dana TugasPembantuan

6.  Laporan Keuangan Perusahaan Daerah,dan

7.  Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskaldankapasitas fiskaldaerah.

 

31.

Apakah yang terjadijika Pemerintah DaerahmelakukanPengeluaran yangInelegible ataumelakukanpenyalahgunaandan/atau penyimpangan danahibah?

Dalam hal terjadi penyimpangandan/ataupenyalahgunaan dana hibah dari maksud dantujuan sebagaimana dimaksud dalam NPHD atau NPPHmaka Menteri Keuangan / Kuasa Menteri Keuangandapatmeninjau kembali atau menghentikanpenyaluran hibah. Dalam hal penyaluran dana hibahdihentikan, Pemerintah Daerah wajib memenuhi maksuddan tujuan pemberian hibah tersebut dengan danayang bersumber dariAPBD.

hibah, ineligible, NPHD,NPPH,

penyipangan dana

32.

Bagaimana bilaPemerintahDaerah tidakmenyampaikan IKD tepatwaktu?

Sesuai dengan PMK No.4 Tahun 2011:

a.Apabila Pemerintah Daerah tidak menyampaiaknIKD hingga batas waktu yang ditetapkan,diberikanperingatan tertulis oleh Direktur JenderalPerimbanganKeuangan atas nama Menteri Keuanganyangditerbitakan paling lama 15 (lima belas) hariterhitungsetelah tanggal batas waktu yangditetapkan.

b.               Apabila Pemerintah Daerah tidakmenyampaikanIKD dalam jangka waktu 30 (tiga pluh) harisetelahditerbitkannya peringatan tertulis, DirekturJenderalPerimbangan Keuangan atas nama MenteriKeuanganmenetapkan sanksi berupa penundaanpenyaluran Dana Perimbangan setelah berkoordinasidenganMenteri Dalam Negeri, dengan ketentuansebagaiberikut:

-Sanksi berupa penundaan penyaluranDana Perimbangan dilakukan sebesar 25 % dari jumlahDAU yang diberikan setiap bulannya pada tahunanggaranberjalan dan dilaksanakan secara efektifpada penyaluran DAU bulan berikutnya setelahtanggalpenetapansanksi.

-Untuk Daerah yang tidak mendapatkanDAU, penetapan sanksi dikenakan sebesar 25 % darijumlahDBH Pajak Penghasilan yang akan disalurkanpada tahun anggaran berjalan dan dilaksanakansecaraefektif pada penyaluran DBH Pajak Penghasilantahapberikutnya setelah tanggal penetapansanksi.

-Pengenaan sanksi dilaksanakan setiap bulansampaidengan disampaikannyaIKD.

IKD, PMK4

Tahun2011


 

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

33.

Bagaimana carapencairanDAK?

Berdasarkan PMK NO. 126/PMK.07/2010 tanggal12 Juli 2010, DAK Tahap I dicairkan setelah PerdaAPBD, Laporan DAK tahun sebelumnya, dan suratpernyataan dana pendamping diterima oleh DJPK. Pencairanini paling cepat dilakukan pada pertengahanbulanFebruari.Sedangkan untuk DAK tahap II, danIII, dicairkan setelah Laporan realisasi DAKtahapsebelumnya ditermia oleh DJPK dalam keadaanbenarsesuai dengan format yang telahditentukan.

PMK126/PMK.07/2

010,

pencairan,DAK

34.

Bagaimana cara pencairanDana OtonomiKhusus?

Sesuai PMK No.126/PMK.07/2010 tanggal 12Juli 2010, Dana Otonomi Khusus dicairkan setelahSurat Pertimbangan dari Kementerian DalamNegeriditerima olehDJPK.

PMK126/PMK.07/2

010,Dana Otonomi Khusus,DOK

35.

Bagaimana carapenghitunganInsentif PBB?

Penghitungan Insentif PBB dilakukan olehDirektorat Jenderal Pajak dengan memperhitungkan:

a.Selisih lebih realisasi penerimaan terhadaprencana;b.Perbandingan realisasi penerimaan terhadappokok; c.Nominal realisasipenerimaan;

d.Luaswilayah; e.Jumlahpenduduk;

f.Jumlah pendudukmiskin.

InsentifPBB, PBB

36.

Bagaimana carapenghitunganPBB Pertambangan Migasuntuk masing-masing daerah?

Penghitungan alokasi PBB Pertambangan Migasuntuk masing-masing daerah dilaksanakan oleh DJPdenganmemakai Angka Perbandingan Tertimbangyang memperhitungkan:

a.Jumlahpenduduk b.Luaswilayahc.Pendapatan AsliDaerah

d.Potensi areal sumber dayamigase.Potensi produksi sumber dayamigas

PBB

Pertambangan Migas,Migas, Angka Perbandingan Tertimbang

37.

Bagaimana cara penyaluranPBBPertambangan Migas danPanasBumi dilaksanakan?

Penyaluran PBB Pertambangan Migas dan PanasBumi dilaksanakan dalam triwulanan dan mulai triwulanIV tahun 2010 Penyaluran PBB Pertambangan Migasdan Panas Bumi dilaksanakan oleh DJPKmelalui penerbitan SPM dan langsung masuk RekeningKas UmumDaerah.

PBB

Pertambangan Migas,PanasBumi,Migas, pertambangan, RekeningKas UmumDaerah

38.

Bagaimana kriteria laporanDAK yangbenar?

Laporan DAK dianggap benarjika:

a.sesuai dengan format laporan yangditentukan, b.realisasi penyerapan telah mencapai minimal90% dari dana yang telah disalurkan sampaitahapsebelumnya,dan

c.Ditandatangani oleh kepala daerah/wakilkepala

DAK


 

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

 

 

daerah(asli&basah).

 

39.

Bagaimanamekanisme penyaluran DBH CukaiHasil Tembakau?

a.Penyaluran dilaksanakan secaratriwulanan; b.Penyaluran dilaksanakan dengancaramemindahbukukan dari rekening kas umum negarake masing-masing rekening kas umumdaerah; c.Penyaluran triwulan I s.d. III dihitung daripenetapanalokasisementara;

d.               Penyaluran triwulan I dilaksanakan padabulanMaret sebesar 20%, triwulan II dilaksankanpada bulan Juni sebesar 30% dan triwulan IIIdilaksanakan pada bulan September sebesar30%;

e.               Penyaluran triwulan IV sebesar selisihantarapenetapan alokasi definitif dengan dana yangtelahdisalurkan pada triwulan I s.d.III;

f.                Penyaluran triwulan I dilakukan setelahDJPK menerima laporan konsolidasi penggunaan danaataspelaksanaan kegiatan DBH CHT semester IItahun anggaran sebelumnya dari gubernur danlaporankonsolidasi rancangan program kegiatan dananggaranDBHCHT;

g.               Penyaluran triwulan III dilakukan setelahDJPK menerima laporan konsolidasi penggunaan danaataspelaksanaan kegiatan DBH CHT semester Itahun berjalan darigubernur;

h.               Dalam hal laporan konsolidasi penggunaandana atas kegiatan DBH CHT sebagaimana dimaksudpada huruf f dan g tidak menunjukan adanyarealisasi penggunaan, maka penyaluran DBH CHTditunda sampai dengan disampaikannya laporankonsolidasi penggunaan dana atas kegiatan DBHCHT.

DBHCukai,CHT,Tembakau

40.

Bagaimana pelaporanDana Bagi Hasil Cukai HasilTembakau

?

a.Awal tahun gubernur menyampaikanlaporankonsolidasi rancangan program kegiatan dananggaranDBH CHT dari masing-masing provinsi, kabupaten,dan kota;

b.               Tanggal 20 Juli gubernur menyampaikanlaporankonsolidasi penggunaan dana atas kegiatan DBHCHT semester II dari masing-masing provinsi,kabupaten, dankota;

c.Tanggal 20 Desember gubernurmenyampaikanlaporan konsolidasi penggunaan dana ataskegiatanDBH CHT semester II dari masing-masingprovinsi,kabupaten, dankota;

d.               Format laporan konsolidasi rancanganprogram kegiatan dan anggaran DBH CHT : (hubungiDJPK)

DBHCHT,

Tembakau

41.

Bagaimana penetapanAlokasi Dana Bagi Hasil CukaiHasil

a.Besaran alokasi DBH CHT per tahunditetapkandalam UUAPBN;

DBHCukai,CHT,Tembakau


 

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

 

Tembakau?

b.Direktorat Jenderal PerimbanganKeuanganmenetapkan pembagian alokasi DBH CHT perprovinsi; c.Gubernur menetapkan pembagian untukprovinsi, kabupaten, dan kota di wilayahnyamasing-masing dengan komposisi : 30% untuk provinsi, 40%untuk kabupaten/kota penghasil, dan 30%kabupaten/kota lainnya;

d.Menteri Keuangan memberikan persetujuanatas pembagian alokasi yang ditetapkan Gubernurdengan Peraturan MenteriKeuangan.

 

42.

Bagaimana penganggaranSisa Lebih PembiayaanAnggaran (SILPA) Dana Bagi HasilCukaiHasil Tembakau?

a.Sesuai dengan Pasal 66A ayat (1)Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 bahwa penerimaan negaradaricukai hasil tembakau yang dibagihasilkankepada daerah digunakan untuk mendanai kegiatankhusus yaitu peningkatan kualitas bahan baku,pembinaanindustri, pembinaan lingkungan sosial,sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/ataupemberantasan barang kena cukaiilegal;

b.               Selanjutnya dalam Permendagri Nomor 32Tahun 2008 tentang Penyusunan APBD TA 2009ditetapkan bahwa dana perimbangan yang bersifat spesifikharus dianggarkan sesuai dengan rencanapenggunaannya yang telah ditetapkan dalam peraturanperundang- undangan yang mendasarinya, seperti DanaAlokasi Cukai Hasil Tembakau/Dana Bagi Hasil CukaiHasilTembakau;

Berkenaan hal tersebut, atas SILPA DBH CHTharus dianggarkan kembali dalam APBD TahunAnggaranberikutnya untuk membiayai kegiatan-kegiatanyang ditetapkan dalam peraturanperundang-undangan.

SILPA,DBH

Cukai,Tembakau, Pasal 66Aayat

(1) UU39 Tahun2007

43.

Bagaimana prosedurdanketentuan apa saja yangharus diperhatikan dalamhalpengajuan pinjamandaerah yang bersumberdariPemerintah?

Prosedur dan hal-hal yang harus diperhatikandalam melakukan pinjaman yang bersumber daripemerintah

:

a.Gubernur, Bupati, atau Walikota mengajukanusulanPinjaman Daerah kepada MenteriKeuangan.

b.               Bila usulan pinjaman tersebut dananya berasaldariPenerusan Pinjaman Dalam Negeri, usulantersebut sudah tercantum dalam daftar kegiatan prioritasyang dapat dibiayai dari Pinjaman DalamNegeri.

c.Bila usulan dananya berasal dariPenerusanPinjaman Luar Negeri, usulan tersebutsudah tercantum dalam Daftar Rencana PinjamanLuar Negeri JangkaMenengah.

d.               Usulan harus melampirkan paling sedikitdokumen:

-Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3(tiga) tahun terakhirberturut-turut;

-APBD tahunberkenaan;

-perhitungan rasio kemampuan keuangandaerah

PP54/2005,

pinjaman daerah, pinjaman, pinjamanluarnegeri,


 

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

 

 

untuk mengembalikanpinjaman;

-rencana penarikan pinjaman;dan

-surat persetujuan Dewan Perwakilan RakyatDaerah. e.Dalam hal usulan berasal dari peneruspinjamanPinjaman Luar Negeri, selain melampirkandokumen tersebut di atas, Pemerintah Daerah harusjuga melampirkan pertimbangan Menteri DalamNegeri.f.Kegiatan yang akan dibiayai dari PinjamanDaerahharus sesuai dengan dokumen perencanaandaerah. g.Pemerintah Daerah bertanggung jawabsepenuhnya atas kegiatan yang diusulkan kepadaMenteri.h.Berdasarkan usulan tersebut, MenteriKeuanganmelakukan penilaian. (keterangan berdasarkanrevisi pp54/2005)

 

44.

Bagaimana prosedurpengajuan pinjaman daerahyang bersumber dariselainPemerintah?

Prosedur Pengajuan pinjaman yang bersumberselain dari pemerintah, dapat di bedakan menjadi dua,yaitu prosedur pengajuan pinjaman jangka pendekdan prosedur pengajuan pinjamanjangka menengah/panjang.

Prosedur pengajuan pinjaman jangka pendek: a.Pemerintah Daerah mengajukan usulanPinjaman Jangka Pendek kepada calon pemberipinjaman. b.Calon pemberi pinjaman melakukan penilaianatasusulan Pinjaman Jangka Pendek sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undanganserta ketentuan dan persyaratan pemberipinjaman. c.Pemerintah Daerah memilih ketentuandanpersyaratan pemberi pinjaman yangpaling menguntungkan PemerintahDaerah.

d.Pinjaman Jangka Pendek dituangkandalam perjanjian pinjaman yang ditandatanganioleh Gubernur, Bupati, Walikota, atau pejabat yangdiberi kewenangan oleh Gubernur, Bupati, atauWalikota dan pemberipinjaman.

Prosedur pengajuan pinjamanjangka menengah/panjang:

a.Sebelum mengajukan usulan PinjamanJangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjangkepada calon pemberi pinjaman, Gubernur harusmelaporkanrencana Pinjaman Jangka Menengah atauPinjaman Jangka Panjang kepada Menteri Keuangandan Menteri Dalam Negeri untuk mendapatpertimbangan. b.Sebelum mengajukan usulan PinjamanJangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjangkepada calon pemberi pinjaman, Bupati atau Walikotaharus melaporkan rencana Pinjaman Jangka Menengahatau Pinjaman Jangka Panjang kepada MenteriKeuangandan Menteri Dalam Negeri untukmendapatkan pertimbangan, sertaGubernur.

PP54/2005,

pinjaman daerah, pinjaman, pinjaman jangka menengah, pinjaman jangkapanjang,pinjaman jangkapendek


 

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

 

 

c.Laporan sebagaimana dimaksud palingsedikitmelampirkan:

-Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3(tiga) tahun terakhirberturut-turut;

-APBD tahunberkenaan;

-perhitungan tentang rasio kemampuankeuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman;dan

-rencana penarikanpinjaman.

d.               Menteri Keuangan dan Menteri DalamNegerimemberikan pertimbangan kepada Gubernur,Bupati, atau Walikota atas usulanpinjaman.

e.               Setelah memperoleh pertimbangan dariMenteriKeuangan dan Menteri Dalam Negeri,PemerintahDaerah mengajukan usulan PinjamanJangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjangkepada calon pemberipinjaman.

f.                Calon pemberi pinjaman melakukan penilaianatasusulan Pinjaman Jangka Menengah atauPinjamanJangka Panjang sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan dan ketentuanpemberi pinjaman.

g.               Pinjaman Jangka Menengah atau PinjamanJangka Panjang dituangkan dalam perjanjian pinjamanyang ditandatangani oleh Gubernur, Bupati, atauWalikota dan pemberi pinjaman.(keterangan berdasarkanrevisi pp54/2005)

 

45.

Bagaimana prosesmonitoring dan evaluasi dalamProyek P2D2?

Untuk mendukung pengembangan bidangM&E di tingkat pemerintah pusat, P2D2 akanmelaksanakan

(i) penguatan monitoring Kementerian Keuanganataslaporan keuangan, (ii) pengembangan strategiuntuk keseluruhan sistem monitoring dan evaluasiserta mendukung peningkatan kapasitas di KementerianPU dan penguatan sistem informasi manajemen(SIM) yang dapat memberikan informasi yang up todate tentang aktifitas proyek dan output;(iii)pengembangan instrumen monitoring proyekuntuk dapat memberikan masukan atas kualitaspelayananyang diberikan dan implementasi proyek sertajuga untuk mendeteksi masalah sehingga dapatdikoreksi secepatnya.

Secara umum, kegiatan ini dapat dibagi 5 (lima),yaitu: a.Pemantauan internal yang dikoordinasikanoleh Sekretariat P2D2 (DJPK), dan mencakuppemantauan oleh instansi pemerintah dan konsultan,serta masukan (feedback) dan pengaduanmasyarakat; b.Pemantauan dan evaluasi eksternal, yangdilakukanoleh konsultan khusus yang dikelola olehUnit Implementasi Proyek (UIP)P2D2;

c.Pemantauan independen yang dilaksanakanproyek

P2D2


 

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

 

 

forum masyarakat sipil yang ada dikabupaten; d.Misi Dukungan Implementasi(Implementation Support Mission) Bank Dunia;dan

e.Audit Umum yang dilaksanakan olehBPK

 

46.

Bagaimana prosespenetapanPeraturan MenteriKeuangan(PMK) tentang alokasi DBHPPh Pasal 25/29 WPOPDN danPPh Pasal 21 dan kenapaPMKnya seringkaliterlambat?

Proses penetapan PMK tentang alokasi DBH PPhPasal25/29 WPOPDNdan

PPh Pasal 21 sebenarnya tidaklah sesulitpenetapanPMK untuk jenisDBHPajak

yang lain, namun dalam pelaksanaannyaseringkalidijumpaipermasalahan-

permasalahan yang membuat prosespenetapanPMKnya kadangkalamenjadi

tertunda. Adapun tahapan penetapan PMKnyasangat sederhana,yaitu:

a.Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyampaikandata rencana penerimaan (untuk alokasi sementara)dandata prognosa realisasi (untuk alokasidefinitif)penerimaan PPh Pasal 25/29 WPOPDN dan PPhPasal21 per daerah kepada DirektoratJenderalPerimbangan Keuangan(DJPK);

b.               Berdasarkan data tersebut, DJPK menghitungalokasi DBH PPh Pasal 25/29 WPOPDN dan PPh Pasal 21per daerah sesuai persentase yang telah ditetapkandalam peraturan perundang-undangan yang berlakudalam bentuk PMK, dengan ketentuan sebagaiberikut:

-PMK alokasi sementara ditetapkan 2 (dua)bulansebelum tahun anggaran yangbersangkutan dilaksanakan;

-PMK alokasi definitif ditetapkan 2 (dua)bulansebelum tahun anggaran yang bersangkutanberakhir.

PMK126/PMK.07/2

010,WPOPDN,

DBH PPhPasal25, DBHPPh

Pasal 29, ,PPh Pasal21,

47.

Bagaimana prosespenyaluranDBH PPh Pasal 25/29WPOPDN

dan PPh Pasal 21 dilakukandanpada bulan apa sajapenyalurantersebutdilaksanakan?

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri KeuanganNomor 126/PMK.07/2010 tentang PelaksanaandanPertanggungjawaban Anggaran Transfer keDaerah, Penyaluran DBH PPh Pasal 25/29 WPOPDN danPPh Pasal 21 dilakukan secara triwulanan denganpolasebagaiberikut:

1.Triwulan I sebesar 20% dari alokasisementaradisalurkan pada bulanMaret;

2.Triwulan II sebesar 20% dari alokasisementaradisalurkan pada bulanJuni;

3.Triwulan III sebesar 20% dari alokasisementaradisalurkan pada bulan September,dan

4.Triwulan IV merupakan selisih antara alokasidefinitif dikurangi realisasi penyaluran triwulan I s.d. IIIyang disalurkan pada bulanDesember.

DBH PPhPasal25, DBHPPh

Pasal29, WPOPDN,PPh

Pasal 21,PMK 126/PMK.07/2

010,

48.

Bagaimana syaratmenjadi daerah daerahpercontohan,

Pemerintah daerah yang berada pada limaprovinsi terpilih dan ingin menjadi daerah percontohanharus

commitment


 

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

 

apakah diperlukancommitment letter?

menyampaikan Commitment Letter (dapat dilihatpada Project Operation Manual) kepadaUnitImplementasi Proyek (UIP). Setiap CommitmentLetter memuat pernyataan pemerintah daerah untuk(i) melaksanakan kegiatan DAK sesuaidenganpersyaratan teknis dan keuangan,standarpenganggaran, perencanaan, pengadaanbarang/jasa,manajemen kontrak, dan manajemenkeuangan sebagaimana dimaksud dalam petunjuk teknisserta Pedoman Operasional, (ii) memenuhiketentuan pengamanan lingkungan dan sosial sertapelaporansesuai dengan petunjuk teknis dansuplemennya mengenai pengamanan lingkungan dan sosial,(iii) memenuhi ketentuan mengenai rencana tindakanti korupsi, (iv) memonitor output, indikator hasil,danmemenuhi ketentuan pelaporan, (v)kesediaan diverifikasi oleh BPKP dan diaudit, (vi)menyediakankontribusi pemerintah daerah, dan (vi)mengijinkan pemerintah pusat dan Bank Dunia untukmereviudokumen-dokumen terkait denganpelaksanaan proyek dan melakukan kunjungan lapangan kelokasi subproyek yangdireviu.

 

Sekiranya terdapat perubahan ataupenambahan daerah provinsi percontohan selamapelaksanaanproyek maka harus dilakukan persetujuan melaluiTim Pengarah, Kementerian Keuangan dan BankDunia.

Pergantian atau penambahan tersebutharus dilakukan sebelum tanggal 1 Januari padatahun dimana daerah tersebut akan menjadidaerahpercontohan sehingga semua persyaratanproyek dapat dipenuhi oleh daerah percontohan yangbaru.

letter

49.

Bagaimana tatacarapenyaluran hibahkepada PemerintahDaerah?

Tata cara penyaluran hibah kepadaPemerintahDaerah diatur dalam Peraturan MenteriKeuanganNomor 169/PMK.07/2008 tentang TataCaraPenyaluran Hibah kepadaDaerah.

hibah,PMK 169/PMK.07/2

008

50.

Bisakah daerahmembuatrekening tersendiriuntuk menampung danatransfer sesuai denganjenis transfernya?

Semua jenis dana transfer ke daerah hanyadisalurkanmelalui satu nomor rekening, yaitu RekeningKas UmumDaerah.

transfer,RKUD

51.

Bisakah DAK dicairkansekaligus (langsung100%)?

Tidak bisa.DAK harus dicairkan secarabertahap, meskipun seluruh pekerjaan telah selesai dilakukandi daerah.

DAK,pencairan

52.

Bisakah Dana OtonomiKhusus

Tidak bisa.Dana Otonomi Khusus harusdicairkan

Dana Otonomi


 

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

 

dicairkan sekaligus(100%)?

secarabertahap.

Khusus,DOK

53.

Bisakah fax/emaillaporandijadikan dasarpencairan?

Fax tidak bisa dijadikan dasar pencairan.Hanya dokumen asli dan resmi yang bisa dijadikandasarpencairan.

pencairan

54.

Daerah sering kesulitanuntuk mengidentifikasi jenisdana yang masuk ke RKUD.Di manakah daerah bisamelihatjenis dana transfer yangmasuk keRKUD?

Keterangan atas jenis dana transfer yang masukke RKUD bisa dilihat di websiteDJPK (www.djpk.depkeu.go.id) pada menu SistemInformasi Transfer keDaerah.

RKUD,transfer

55.

DAK Bidang Infrastrukturapa saja yang masukkategorieligibleoutput?

Output yang layak adalah paket pekerjaanyang dilaksanakan oleh pemerintah daerahyang berpartisipasi dan didanai dengan DAK.Outputyang layak adalah sebagaimana dimaksud dalampetunjuk teknis dan Surat Edaran No. KU.01.01-Mn/678yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum,dandapatmeliputi:

a.Subsektor Jalan: Lingkup dari kegiatanuntuk subsektor ini meliputi pemeliharaan secaraperiodik, perbaikan, dan rehabilitasi jalan danjembatanprovinsi, kabupaten, dankota.

b.               Subsektor Irigasi: Lingkup dari kegiatanuntuk subsektor ini meliputi perbaikan, rehabilitasi,danpembangunan jaringan irigasi, termasukjaringanreklamasi rawa dan jaringan irigasidesa.  c.Subsektor Air Minum: Lingkup dari kegiatanuntuk subsektor ini mencakup pembangunanpengambilan air (water intake) untuk air permukaan, airsumur,small water treatment plants (SPAM), jaringanairpipa, saluran rumah, dan pembangunan hidranair.Kegiatan-kegiatan dalam subproyek ini adalahdiluarjaringan Perusahaan Daerah Air Minum(PDAM). d.Subsektor Sanitasi: Lingkup dari kegiatanuntuk subsektor ini terfokus pada pengembanganfasilitassanitasi umum, fasilitas drainase limbahumum, fasilitas limbah keras, MCK umum, daninstalasi pengolahan air limbah untuk rumahtangga.

ineligible, eligible,SPAM

56.

Digunakan untuk apasaja Pinjaman Daerah tersebut?

Berdasarkan jenisnya, pinjaman daerahdigunakanuntuk:

a.Pinjaman jangka pendek digunakan hanyauntuk menutup kekurangan aruskas.

b.               Pinjaman Jangka Menengah digunakanuntuk membiayai pelayanan publik yang tidakmenghasilkanpenerimaan.

c.Pinjaman Jangka Panjang  digunakanuntuk

pinjaman daerah, pinjaman,pp 54,


 

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

 

 

membiayai kegiatan investasi prasaranadan/atausarana dalam rangka penyediaan pelayananpublikyang:

-menghasilkan penerimaan langsungberupa pendapatan bagi APBD yang berkaitandenganpembangunan prasarana dan saranatersebut

-menghasilkan penerimaan tidak langsungberupa penghematan terhadap belanja APBDyang seharusnya dikeluarkan apabila Kegiatantersebut tidakdilaksanakan

-memberikan manfaat ekonomi dansosial.(keterangan berdasarkan revisi pp54/2005)

 

57.

Dilihat dari jangkawaktunya,ada berapa jenispinjamandaerah?

Menurut jangka waktunya Pinjaman Daerahterdiriatas tiga jenis, yaitu:

a.Pinjaman Jangka Pendek, adalah PinjamanDaerahdalam jangka waktu paling lama 1 (satu)tahun anggaran. Kewajiban pembayaran kembaliPinjamanJangka Pendek yang meliputi pokok pinjaman,bunga, dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harusdilunasi dalam tahun anggaran yangberkenaan.

b.               Pinjaman Jangka Menengah, merupakanPinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu)tahun anggaran. Kewajiban pembayaran kembaliPinjamanyang meliputi pokok pinjaman, bunga,dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasidalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masajabatanGubernur, Bupati, atau Walikota yangbersangkutan. c.Pinjaman Jangka Panjang, merupakanPinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu)tahun anggaran. Kewajiban pembayaran kembalipinjamanyang meliputi pokok pinjaman, bunga,dan/atau kewajiban lain seluruhnya harus dilunasi padatahun anggaran berikutnya sesuai denganpersyaratanperjanjian pinjaman yangbersangkutan.(keteranganberdasarkan revisi pp54/2005)

pinjaman daerah, pp54,

58.

Dimana alamat kantorDirektur Jenderal Perbendaharaan?danberapa nomortelepon kantornya?

Gedung Perbendaharaan I (GedungPrijadi Praptosuhardjo I) Lantai2

Jl. Lapangan Banteng TimurNo.2-4 Telp.  (021)3450959

(021)  344.9230 ext.5200

Fax.   (021)  345.7490

dirut DJPB, DJPB,Alamat kantor,nomor telpon

59.

Dimana alamat kantorDirektur JenderalPerimbanganKeuangan? dan berapanomor teleponkantornya?

Gedung “A” (Gedung Radius Prawiro) Lantai9 Jl. Dr. Wahidin RayaNo.1

Telp. (021)3509442

Intern.7563

Fax.  (021)3509443

dirut DJPK, alamatkantor,DJPK,nomor telepon


 

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

60.

Dukungan teknis apayang diberikan oleh ProyekP2D2?

Untuk mendukung pelaksanaan P2D2 disetiap tingkatan (nasional, provinsi dankabupaten/kota), Sekretariat P2D2 (yang berkedudukan diDirektorat Dana Perimbangan, Direktorat JenderalPerimbanganKeuangan, Kementerian Keuangan, sebagaipelaksana proyek) akan menyediakan dukungan teknisbagiPemerintah Daerahberupa:

a.Penyelenggaraan pelatihan, lokakarya, dantukarpengalaman antar provinsi/kabupaten/kota. b.Asistensi intensif yang akan diberikanoleh Sekretariat P2D2 dan dibantu oleh timkonsultan. c.Penyelenggaraan pelatihan akan difokuskanpada bidang-bidang yang erat kaitannya denganproses verifikasi pelaksanaan DAK Infrastuktur,yaitu:

-Perencanaan dan pelaksanaan teknis paketpekerjaan dilihat dari sisi pemenuhan spesifikasipekerjaan.

-Pelaporan pelaksanaan DAK, termasukdidalamnya realisasi keuangan dan realisasi pekerjaanfisik.

-Pelelangan paketpekerjaan.

-Pengelolaan keuangan daerah, termasukmekanisme penganggaran dan verifikasi pembayarankepada penyediajasa.

-Audit internal Pemerintah Daerah(InspektoratDaerah) terhadap pelaksanaanDAK.

-Pengamanan lingkungan dansosial.

-Pelaporan berbasis web(WBRS).

P2D2

61.

Hal apa saja yangdijadikandasar penilaianusulanpinjaman olehMenteri Keuangan?

Dalam melakukan penilaian usulan pinjaman,Menteri Keuanganmemperhatikan:

a.kapasitas fiskal daerah yang ditetapkansecaraberkala olehMenteri;

b.kebutuhan riil pinjaman PemerintahDaerah; c.kemampuan membayar kembali;dan

d.batas maksimal kumulatif pinjamanPemerintahDaerah.(keterangan berdasarkan revisi pp54/2005)

PP54/2005,

pinjaman

62.

Kapan batas akhirpenerimaanlaporanDAK?

Laporan DAK dapat diterima oleh DJPK paling lambat7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnyatahun anggaran. Laporan DAK yang ditermia setelahtanggaltersebut tidak bisadiproses.

DAK,laporanDAK

63.

Kapan bataswaktu penyampaianIKD?

Batas waktupenyampaian:

a.APBD => paling lambat tanggal 31 Januaritahun anggaran yangbersangkutan.

b.Perubahan APBD => paling lambat 30 harisetelah ditetapkannya Perubahan APBD tahunberjalan. c.Laporan Realisasi APBD Semester I =>paling lambat 30 Juli tahunberjalan.

d.Laporan Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD

IKD


 

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

 

 

=> paling lambat tanggal 31 Agustus tahunberjalane.Informasi mengenai Dana Dekonsentrasidan/atauDana Tugas Pembantuan dan laporankeuangan Perusahaan Daerah => paling lambat tanggal31 Agustus tahunberjalan

f.Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskaldan kapasitas fiskal daerah => paling lambatsesuaipermintaan.

 

64.

Kapan penyaluran InsentifPBBbagi daerah yangrealisasi penerimaan untuksektor pedesaan danperkotaan mencapai/melampauitarget dilaksanakanan?

Insentif PBB disalurkan bersamaan denganpenyaluran PBB bagian pemerintah pusat yang dibagimerata kepada seluruh kabupaten dan kota tahap IIIpada bulanNopember.

InsentifPBB, PBB

65.

Kapan penyaluran PBBbagian pemerintah pusat yangdibagi merata kepadaseluruh kabupaten dankota dilaksanakan?

PBB bagian pemerintah pusat yang dibagimerata kepada seluruh kabupaten dan kotadilaksanakan dalam 3 (tiga tahap) yaitu pada bulan April,Agustus danNovember.

PBB

66.

Kepada siapasajakahpemerintah daerahdapatmelakukan pinjaman?

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjamanke berbagai sumber yaitu:

a.Pemerintah; b.Pemerintah Daerahlain; c.lembaga keuanganbank;

d.lembaga keuangan bukan bank;dan f.masyarakat.(keterangan berdasarkan revisipp 54/2005)

pinjaman,PP 54/2005,

67.

Mengapa bisa terjadi“lebih salur” Dana Bagi HasilSumber DayaAlam?

Sesuai dengan ketentuan PMKNo.21/PMK.07/2009 dan telah diganti dengan PMKNo.126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan danPertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah bahwa penyaluranDBHSDA untuk Triwulan I dan II dilakukandengan persentase tertentu berdasarkan angka dalamPMK Perkiraan Alokasi DBH SDA. Dengan demikian,jika sampai akhir tahun jumlah realisasi DBH SDAtahun anggaran bersangkutan lebih kecil daripadajumlahyang telah disalurkan saat Triwulan I dan II makaakanmengakibatkan lebih salur. Lebih salur tersebutakandiperhitungkan pada tahun anggaranberikutnya sesuai ketentuan yangberlaku.

PMK21/PMK.07/20

09,DBH,

penyaluran DBH,transfer daerah,PMK 126/PMK.07/2

010

68.

Pemerintah memberikanHibahDaerah denganmemperhatikanKapasitas Fiskal Daerah.Apa yang dimaksuddengan

Kapasitas Fiskal adalah gambarankemampuankeuangan masing-masing daerah yangdicerminkanmelalui penerimaan umum APBD (tidaktermasuk dana alokasi khusus, dana darurat, danapinjamanlama, dan penerimaan lain yangpenggunaannya

kapasitasfiskal,kapasitasfiskaldaerah


 

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

 

KapasitasFiskal?

dibatasi untuk membiayai pengeluarantertentu) untuk membiayai tugas pemerintahansetelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkandenganjumlah pendudukmiskin.

 

69.

Persyaratan apa saja yangharus dipenuhi apabila Pemdaakanmelakukanpinjaman?

Persyaratan yang harus dipenuhi bagipemerintahdaearah bila akan melakukan pinjaman adalah: a.jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambahjumlahpinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75%(tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaanumum APBD tahunsebelumnya;

b.memenuhi ketentuan rasio kemampuankeuangan Daerah untuk mengembalikan pinjamanyang ditetapkan oleh Pemerintah;dan

c.persyaratan lainnya yang ditetapkan olehcalon pemberipinjaman.

d.               Untuk Pinjaman Jangka Menengah danPinjaman Jangka Panjang wajib mendapatkanpersetujuan Dewan Perwakilan RakyatDaerah.

Selain memenuhi persyaratan tersebut, dalamhalPinjaman Daerah diajukan kepadaPemerintah, Pemerintah Daerah juga wajib memenuhipersyaratan tidak mempunyai tunggakan ataspengembalian pinjaman yang bersumber dariPemerintah.

pinjaman, pinjaman daerah

70.

Siapa penerima manfaatdan stakeholders ProyekP2D2?

Tujuan P2D2 untuk meningkatkan akuntabilitasdan pelaporan DAK pada sektor infrastruktur dilokasi pemerintah daerah percontohan akan dicapaimelalui pemberian bantuan teknis danpengembangan kapasitas (Daftar indikator hasil proyek inidapatdilihat pada POM). Bantuan teknis danpengembangan kapasitas P2D2 ditujukan bagi aparatpemerintahpusat, provinsi, dan kabupaten/kota.AdapunDAK sebagian besar ditujukan untukmerehabilitasi prasarana/infrastrukturtingkatprovinsi/kabupaten/kota. Dengan kata lain,secarakeseluruhan dampak dari proyek ini ditujukankepada seluruh stakeholders di pusat, provinsi,dan kabupaten/kota.

P2D2

71.

Siapa saja yang terpilihmenjadi daerah percontohan(pilot project) dan mengapaterpilih?

Pemerintah daerah yang menjadi daerahpercontohandalam proyek ini adalah pemerintah daerahyang berada  di 5 (lima) provinsi,yaitu:

1.Jambi; 2.KalimantanTengah; 3.SulawesiBarat; 4.Maluku Utara;dan5.JawaTimur;

Pemilihan daerah percontohan tersebutdilakukanatas pertimbangan kriteria letak geografis,tingkat

pilotproject, percontohan


 

No.

Pertanyaan

Jawaban

Tags

 

 

ketaatan terhadap pelaporan dan kinerjaterhadappenyerapan DAK serta kesuksesanpenyelesaian output kegiatan yang didanai olehDAK.

 

72.

Siapakah yang menyusunIKD?

IKD disusun oleh masing-masing Pemerintahdaerahuntuk kemudian disampaikan kepadaMenteri Keuangan c.q. Direktur JenderalPerimbanganKeuangan Daerah, selaku penyelenggaraSistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). IKDtersebut disampaikan ke:

 

Direktorat Jenderal PerimbanganKeuanganDirektorat Evaluasi Pendanaan danInformasi KeuanganDaerah

Gedung Radius Prawiro (A) Lantai8

Jl Dr. Wahidin No.1 Jakarta Pusat10710 Telepon     :021-3452590

Faksimili  :021-3505103

IKD

73.

Tanggal berapa transfer DAUke rekeningdaerah?

Berdasarkan PMK No. 126/PMK.07/2010, DAUtelahmasuk di RKUD satu hari sebelum awalbulan berkenaan, kecuali pada awal tahunanggaran.

PMK126/PMK.07/2

010,transfer DAU,DAU

 

Sumber : www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/DJPK.pdf

Read 805 times
Last modified on Tuesday, 22 March 2016 06:43