Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

PRA-MUSRENBANG KAB. BOYOLALI 2019

Rate this item
(0 votes)

PRA MUSRENBANG KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019

DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2020

BOYOLALI, 8 JANUARI 2019

 

Kegiaran Pra-Musrenbang tahun 2019 dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2020 Kabupaten Boyolali diselenggarakan di Aula Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019.

 

Musrenbang merupakan wahana publik (public event) dalam menggali isu-isu serta permasalahan strategis pembangunan daerah, guna mencapai kesepakatan atas prioritas pembangunan dan konsensus pemecahannya. Pembangunan dilaksanakan melalui proses perencanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga partisipasi masyarakat dalam Musrenbang menjadi penanda ditempatkannya unsur masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan hasil-hasilnya.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi, perencanaan pembangunan kecamatan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah (kabupaten/kota) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Musrenbang kecamatan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Adapun proses penyusunan RKPD ditempuh melalui lima jalur pendekatan, yakni teknokratis, politis, partisipatif, top-down, dan bottom-up. Salah satu diantaranya, pendekatan partisipatif, dilakukan dengan mendorong partisipasi warga masyarakat melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD secara berjenjang mulai dari tingkat  dusun/RW, desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten, termasuk penyelenggaraan Forum OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan Forum Gabungan OPD. Pelaksanaan Musrenbang di daerah merupakan tugas pokok penyelenggara negara (pemerintah daerah) dalam menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Di sisi lain, Musrenbang sekaligus merupakan upaya sinkronisasi dan rekonsiliasi pendekatan “top-down” dengan “bottom-up”, pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat dengan penilaian yang bersifat teknis, kompromi atas konflik berbagai kepentingan pemerintah daerah dan non pemerintah untuk pembangunan daerah, antara kebutuhan program pembangunan dengan kemampuan dan kendala pendanaan, serta wahana untuk mensinergikan berbagai sumber pendanaan pembangunan. Oleh karenanya pelaksanaan Musrenbang perlu didukung dengan pedoman teknis operasional agar dalam penyelenggaraannya berjalan demokratis, partisipatif, komprehensif, transparan, dan akuntabel, melibatkan semua unsur kepentingan dan elemen masyarakat, termasuk kelompok marginal dan rentan seperti warga miskin, penyandang disabilitas dan perempuan.

 

 

 

 

 

Read 230 times
Last modified on Monday, 11 February 2019 01:35