Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2021 dilaksanakan hari Selasa, 18 Februari 2020, dimulai jam 09.00 WIB sampai dengan selesai di Aula Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali.

Boyolali, 8 Januari 2020

Pra-Musrenbang ini merupakan salah satu tahapan awal dalam penyusunan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2021. Penyusunan RKPD akan didahului dengan pelaksanaan Musrenbang dari tingkat dusun/RW, sehingga menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mensukseskan acara ini agar tercapai tujuan yang kita harapkan.

File KRENOVA :

1. Panduan Lomba Krenova 2020

2. Leaflet Lomba Krenova 2020

 

KATA PENGANTAR

Perkembangan inovasi masyarakat di Boyolali tumbuh seiring dengan perkembangan jaman. Hal ini merupakan suatu keniscayaan dan bukti bahwa tuntutan jaman mampu mendorong dan mengharuskan manusia untuk selalu mengolah dan mengelola kemampuannya berpikir dan berkarya sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapinya dari masa ke masa.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (BP3D) Kabupaten Boyolali melaksanakan kegiatan Verifikasi RKA APBD Kab. Boyolali Tahun 2018 selama 2 (dua) hari di Aula BP3D, tanggal 19 s/d 20 September 2017.

Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (BP3D) Kabupaten Boyolali menyelengarakan kegiatan Pengarahan Bupati kepada OPD terkait Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2017 dan RKPD 2018.

LAPORAN ASISTENSI TEKNIS

SOSIALISASI MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI (MPM)

DATA TERPADU PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN

Kabupaten Boyolali, 15–17 Februari 2017

MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN (MUSRENBANGCAM) TAHUN 2017 DI KABUPATEN BOYOLALI

 

Musrenbang merupakan wahana publik (public event) dalam menggali isu-isu serta permasalahan strategis pembangunan daerah, guna mencapai kesepakatan atas prioritas pembangunan dan konsensus pemecahannya. Pembangunan dilaksanakan melalui proses perencanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan  dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada secara efektif dan efesien untuk mencapai tujuan yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga partisipasi masyarakat dalam Musrenbang menjadi penanda ditempatkannya unsur masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan hasil-hasilnya

 


Dalam rangka pelaksanaan otonomi, perencanaan pembangunan kecamatan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah (kabupaten/kota) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional.


Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Musrenbang kecamatan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).


Adapun proses penyusunan RKPD ditempuh melalui empat jalur pendekatan, satu diantaranya adalah jalur pendekatan partisipatif. Pendekatan ini dilakukan dengan mendorong partisipasi warga masyarakat melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD secara berjenjang mulai dari tingkat  dusun/RW, desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten, termasuk penyelenggaraan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD. Pelaksanaan Musrenbang di daerah merupakan tugas pokok penyelenggara negara (pemerintah daerah) dalam menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

 

Disisi lain, Musrenbang sekaligus merupakan upaya sinkronisasi dan rekonsiliasi pendekatan “top-down” dengan “bottom-up”, pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat dengan penilaian yang bersifat teknis, resolusi konflik atas berbagai kepentingan pemerintah daerah dan non pemerintah untuk pembangunan daerah, antara kebutuhan program pembangunan dengan kemampuan dan kendala pendanaan, serta wahana untuk mensinergikan berbagai sumber pendanaan pembangunan. Oleh karenanya pelaksanaan Musrenbang perlu didukung dengan pedoman teknis operasional agar dalam penyelenggaraannya berjalan demokratis, partisipatif, komprehensif, transparan, dan akuntabel, melibatkan semua unsur kepentingan dan elemen masyarakat, termasuk kelompok marginal warga miskin dan perempuan.

 

Musrenbang Tingkat Kecamatan (Musrenbangcam) tahun 2017 yang dilaksanakan di 19 Kecamatan di Boyolali ini adalah salah satu tahapan dari proses perencanaan penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) tahun 2018, yaitu penyusunan RKPD tahun kedua RPJMD Kabupaten Boyolali 2016-2021.

 

 

 

 

Capacity Building Persiapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 diselenggarakan oleh Bappeda Kabupaten Boyolali pada hari Jum'at tanggal 4 September 2015.

Bappeda Kabupaten Boyolali sebagai tuan rumah penyelenggaraan Workshop Forum Litbang Subosukowonosraten Tahun 2015 telah menyelenggarakan Workshop Forum Litbang di Resto "DENDANG" Desa Cepokosawit, kecamatan sawit, Kabupaten Boyolali pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015.

RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI DALAM RANGKA PENGEMBANGAN DAN PENYEMPURNAAN APLIKASI E-LAPORAN TAHUN 2015

 

Pembukaan

Rapat dimulai pada pukul 09.00 WIB. Dibuka oleh Bp. Drs. Rokhmat Z, MM (Kasubid  Pendataan dan Evaluasi Bappeda) mewakili Kepala Bappeda Kab. Boyolali. Peserta adalah seluruh SKPD di Kabupaten Boyolali termasuk bagian pada Setda Kab. Boyolali.

Page 1 of 2